Penulis: Intim News

  • Mahasiswa Baru Diminta Aktif Berorganisasi, Dina: Bangun Karakter Sejak di Kampus

    Mahasiswa Baru Diminta Aktif Berorganisasi, Dina: Bangun Karakter Sejak di Kampus

    INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, mengajak mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya berani menetapkan cita-cita besar. Ia meminta masa perkuliahan dimanfaatkan sebagai ruang untuk mengembangkan kemampuan, memperluas wawasan, sekaligus membentuk karakter.

    Pesan itu disampaikan Dina saat menghadiri Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Talawang UIN Palangka Raya, Kamis (13/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia mendampingi Wakil Bupati Murung Raya sekaligus Ketua Ikatan Alumni UIN Palangka Raya, Rahmanto Muhidin.

    Di hadapan lebih dari seribu mahasiswa baru, Dina mengatakan masa awal perkuliahan merupakan fase penting untuk menentukan arah perjalanan akademik dan kehidupan mahasiswa. Menurut dia, kuliah tidak seharusnya dimaknai sebatas proses memperoleh ijazah dan gelar.

    “Jangan melihat kuliah hanya sebagai kewajiban untuk mendapatkan gelar. Jadikan kampus sebagai tempat untuk menemukan potensi diri, memperluas wawasan, membangun relasi, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab,” kata Dina.

    Ia mengatakan lingkungan kampus menyediakan banyak kesempatan untuk belajar di luar ruang kelas. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan melalui diskusi, kegiatan sosial, organisasi, penelitian, maupun berbagai aktivitas lain yang sesuai dengan minat.

    Dina juga meminta mahasiswa tidak takut menghadapi kegagalan. Menurut dia, kesalahan dan kegagalan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dapat membentuk ketangguhan seseorang dalam menghadapi tantangan.

    “Jangan pernah merasa bahwa latar belakang menentukan sejauh mana kalian bisa melangkah. Yang menentukan adalah kemauan untuk belajar, keberanian mencoba, dan konsistensi dalam menjalani proses,” ujarnya.

    Ia menilai perbedaan latar belakang keluarga dan kondisi ekonomi tidak semestinya menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk meraih cita-cita. Setiap mahasiswa memiliki peluang untuk berkembang sepanjang memiliki kemauan belajar dan mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

    Selain pendidikan akademik, Dina mendorong mahasiswa baru aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, organisasi dapat menjadi tempat untuk mengasah kepemimpinan, komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, serta keterampilan mengambil keputusan.

    “Dari organisasi kita belajar menghadapi perbedaan, mendengar pendapat orang lain, dan bertanggung jawab terhadap keputusan. Itu semua akan menjadi bekal ketika kalian nanti berada di tengah masyarakat,” jelasnya.

    Dina berharap mahasiswa UIN Palangka Raya tidak hanya tumbuh sebagai pribadi yang memiliki pengetahuan, tetapi juga mempunyai integritas dan kepedulian sosial. Bekal tersebut dinilai penting agar ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk menjaga nama baik almamater. Sikap santun, kedisiplinan, integritas, dan kemampuan menghargai perbedaan perlu menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa, terutama di tengah lingkungan masyarakat yang beragam.

    Sementara itu, Rahmanto Muhidin turut memberikan motivasi kepada mahasiswa baru. Ia menekankan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga, jabatan, maupun kondisi ekonomi, melainkan oleh kemauan untuk belajar dan kemampuan beradaptasi.

    “Untuk menjadi orang sukses tidak harus berlatar belakang anak pejabat, pengusaha, atau berkelimpahan harta. Yang paling utama adalah punya keinginan yang kuat, mau belajar, dan bisa beradaptasi menyesuaikan diri dalam keadaan apa pun,” tegas Rahmanto.

    PBAK Talawang UIN Palangka Raya mendapat apresiasi dari Rektor UIN Palangka Raya, Prof. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I. Ia menyampaikan terima kasih kepada panitia dan para pemateri yang telah memberikan pembekalan bagi mahasiswa baru. Dina berharap kegiatan tersebut menjadi awal perjalanan akademik yang penuh optimisme, disiplin, dan semangat untuk berkembang hingga mahasiswa mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.

    Penulis : JMY/Maulana K
    Editor : Andrian

  • Kemarau Panjang, Bebie Ajak Masyarakat Bijak Menggunakan Air Sungai

    Kemarau Panjang, Bebie Ajak Masyarakat Bijak Menggunakan Air Sungai

    INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat upaya menjaga kelestarian sungai di tengah musim kemarau. Penurunan debit air dinilai menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sumber daya air secara bijak.

    Bebie mengatakan sungai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Murung Raya. Selain menjadi sumber air untuk berbagai kebutuhan, sungai juga menjadi bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan di sekitarnya.

    “Air adalah sumber kehidupan. Sungai menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Karena itu, kebersihan dan kelestariannya harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Bebie di Puruk Cahu, Kamis (13/8/2026).

    Menurut dia, kondisi kemarau dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air. Karena itu, masyarakat perlu menggunakan air sesuai kebutuhan dan menghindari berbagai tindakan yang dapat memperburuk kualitas sumber air.

    Bebie meminta warga tidak membuang sampah maupun limbah secara sembarangan ke sungai. Selain mencemari air, kebiasaan tersebut dapat mengganggu ekosistem dan memperbesar persoalan ketika volume air sungai menyusut.

    Ia juga mendorong pemerintah desa dan kecamatan menghidupkan kembali kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut, kata dia, sebaiknya dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika muncul persoalan lingkungan.

    “Menjaga sungai tidak bisa dilakukan sesekali. Harus menjadi kebiasaan bersama agar kebersihan dan fungsi sungai tetap terpelihara,” ujarnya.

    Bebie menilai pemerintah daerah melalui dinas teknis juga memiliki peran dalam menjaga sumber air. Pengawasan terhadap kondisi sungai perlu diperkuat bersamaan dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air.

    Menurutnya, pengelolaan sumber daya air membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, masyarakat, pemerintah desa, hingga dunia usaha memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing.

    Karena itu, Bebie mengajak pelaku usaha berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan tersebut dapat diarahkan pada kegiatan pelestarian daerah aliran sungai maupun peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.

    “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha dan masyarakat juga memiliki peran penting. Dengan kolaborasi, kita bisa menjaga sumber air agar tetap tersedia dan berkualitas untuk generasi mendatang,” katanya.

    Bebie menilai musim kemarau juga dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran baru mengenai penggunaan air. Penghematan, menurut dia, perlu dimulai dari rumah tangga dan lingkungan masing-masing.

    Ia mengajak masyarakat melakukan langkah sederhana, seperti tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kebersihan bantaran, serta menggunakan air secara proporsional. Kebiasaan tersebut dinilai dapat memberikan dampak apabila dilakukan secara konsisten oleh banyak orang.

    “Mari kita jadikan sungai sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi lingkungan yang diwariskan kepada anak cucu kita,” ucapnya.

    Bebie memastikan Komisi II DPRD Murung Raya akan terus mendorong kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ia berharap kesadaran menjaga sungai tumbuh menjadi gerakan bersama sehingga sumber air tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Sungai lestari, kehidupan masyarakat juga akan lebih terjaga. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkas Bebie.

    Penulis : JMY/Maulana K

    Editor : Andrian

  • Antrean BBM Tak Kunjung Usai, Dugaan Pelangsiran Malah Muncul di Batu Belaman

    Antrean BBM Tak Kunjung Usai, Dugaan Pelangsiran Malah Muncul di Batu Belaman

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Di tengah antrean BBM di sejumlah SPBU Kotawaringin Barat (Kobar), dugaan praktek pelangsiran muncul di wilayah Batu Belaman, Kecamatan Kumai. Seorang warga mengaku melihat mobil putih yang diduga memintakan BBM setelah mengantri di SPBU.

    Bachtiar, warga Kotawaringin Barat, mengatakan ia melihat kendaraan tersebut ketika melintas di Batu Belaman. Aktivitas yang dilakukan mobil itu menarik perhatiannya, karena tampak seperti sedang memindahkan BBM.

    “Saat itu saya sedang melintas melihat mobil warna putih seperti habis melakukan aktivitas menggunakan BBM berhasil mengangkut di salah satu SPBU Kobar,” kata Bachtiar.

    Meski demikian, Bachtiar mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan pengemudi mobil tersebut. Ia hanya melihat aktivitas yang dinilainya mencurigakan di lokasi.

    Dugaan pelangsiran menjadi sorotan karena muncul ketika masyarakat masih menghadapi persoalan antrean BBM. Kondisi itu membuat pengawasan distribusi BBM dinilai perlu diperketat agar pasukan tidak hanya berputar pada pihak tertentu.

    Anggota DPRD Kobar, Musawer, meminta penerbitan distribusi BBM diperkuat termasuk melalui pengaturan jumlah pembelian di SPBU.

    Menurut Musawer, pembatasan pembelian yang mulai diterapkan di SPBU Kumai dapat membantu masyarakat, “Saya di SPBU Kumai mulai menerapkan jumlah, jangan lebih dari sekian liter BBM. Ini lebih membantu masyarakat,” ujarnya.

    Misalnya alat pengawasan tidak berhenti di area SPBU. Yang terdapat kendaraan atau aktivitas yang memungkinkan setelah pengisian, masyarakat dan petugas perlu memberikan perhatian agar distribusi BBM tetap berjalan sesuai aturan.

    Kapolsek Kumai Ipda Kamalul Fahmi mengatakan belum menerima laporan mengenai dugaan pelangsiran tersebut. “Belum ada laporan,” kata Kamalul, saat dikonfirmasi.

    Kepolisian mengharapkan masyarakat segera melapor kita menemukan aktivitas mencurigakan terkait BBM. Laporan mengenai layanan 110 dapat menjadi pintu awal bagi polisi untuk menerima informasi dan melakukan pengecekan di lapangan.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Asap Karhutla Kepung Kobar, ISPA Melonjak! Empat Puskesmas Zona Merah

    Asap Karhutla Kepung Kobar, ISPA Melonjak! Empat Puskesmas Zona Merah

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mengepung sejumlah wilayah di kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Di tengah kondisi tersebut, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tercatat tinggi. Empat Puskesmas masuk zona merah dengan total 914 kasus.

    Data Dinas Kesehatan Kobar mencatat angka tersebut terjadi pada periode Minggu ke-26 hingga Minggu ke-30 tahun 2026. Puskesmas Sungai Rangit menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni mencapai 395 kasus.

    Jumlah tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan wilayah kerja puskesmas lainnya. Berdasarkan klasifikasi kuartil, wilayah dengan kasus lebih dari 128,75 kasus masuk kategori tinggi atau zona merah.

    Selain Sungai Rangit, tiga Puskesmas lainnya juga masuk zona merah. Puskesmas Kumai mencatat 193 kasus, Madurejo 189 kasus, dan Karang Mulya 137 kasus. Jika digabungkan, kasus di 4 wilayah tersebut mencapai 914 kasus.

    Kepala Dinas Kesehatan Kobar, Hardino, Rabu (12/8/2026), mengatakan empat wilayah tersebut menjadi perhatian karena tubuhnya jumlah kasus ISPA. Kondisi itu semakin perlu diwaspadai ketika asap kartu plan menyebabkan kualitas udara memburuk.

    “Wilayah yang masuk zona merah harus menjadi prioritas dalam pengendalian ISPA, baik dari sisi pelayanan kesehatan, penyediaan logistik dan obat-obatan, maupun edukasi kepada masyarakat,” ujar Hardino.

    Hardino menambahkan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan pernapasan ketika terpapar asap. Upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), deteksi dini, serta pemeriksaan kesehatan ketika muncul gejala ISPA.

    Di luar zona merah, terdapat 10 Puskesmas yang masuk zona kuning dengan kasus sedang. Puskesmas Mendawai terdapat 126 kasus, Natai Plingkau 104, Arut Selatan 93 kasus, kunpai batu atas 84 kasus, Riam Durian 56 kasus, Pandu Sanjaya 48 kasus, Pangkalan Lada 38 kasus, Semanggang 33 kasus, dan Kotawaringin Lama 26 kasus.

    Sementara zona hijau meliputi Puskesmas Teluk Bogam dengan 24 kasus, Ipuh Bangun Jaya 19 kasus, Arut Utara 17 kasus, dan Sambi nihil kasus. Dinas Kesehatan tetap melakukan pemantauan agar kasus tidak meningkat.

    Di tengah kepungan asap karbula yang tingginya kasus ISPA, Hardono mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keluhan pernapasan. Warga, khususnya di wilayah zona merah, diminta segera memanfaatkan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak atau gangguan pernapasan lainnya.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • El Nino Berpotensi Perparah Karhutla di Kobar

    El Nino Berpotensi Perparah Karhutla di Kobar

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewaspadai ancaman El Nino yang berpotensi memperburuk kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Kewaspadaan ini menjadi penting karena Kobar ini berada dalam masa tanggap darurat karhutla.

    Forecaster On Duty Stasiun Meteorologi Iskandar Kelas lll Kobar, Ayu Istiqomah, Rabu (12/8/2026), mengatakan BMKG telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sejak Maret 2026. Koordinasi dilakukan untuk terus memperbarui informasi mengenai perkembangan El Nino dan kondisi cuaca yang berkaitan dengan potensi karhutla.

    BMKG memperkirakan El Nino pada 2026 dapat memiliki intensitas moderat hingga kuat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi tingkat kekeringan dan kerawanan wilayah terhadap kebakaran.

    “Untuk mendukung penanganan karhutla, BMKG setiap hari memberikan layanan informasi cuaca khusus karhutla. Data yang disampaikan meliputi pantauan hotspot dari satelit Terra/Aqua selama 24 jam terakhir serta citra sebaran asap di wilayah Indonesia,” jelas Ayu.

    BMKG juga menyediakan peta tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah untuk dua hari ke depan. Informasi ini dilengkapi dengan prediksi curah hujan harian hingga esok hari untuk membantu pemerintah melihat perkembangan kondisi cuaca di wilayah rawan kebakaran.

    Ancaman karhutla juga dipantau dari sisi kualitas udara. BMKG menggunakan peralatan PM2.5 untuk mendeteksi partikel udara berukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer, terutama ketika asap kebakaran mulai menyebar.

    Selain pemantauan, BMKG memberikan dukungan dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya dan Meteorologi publik berperan menyediakan data pendukung dan analis meteorologi, sementara rekomendasi operasional OMC dilakukan oleh DMC

    Untuk provinsi Kalimantan Tengah, OMC dilaksanakan pada 11-15 Agustus 2026. Pelaksanaannya mempertimbangkan waktu dengan kondisi cuaca paling optimal, sasaran lokasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan serta analisis risiko, sesuai peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca.

    Di tengah tanggap darurat karhutla Kobar, kewaspadaan terhadap El Nino menjadi semakin penting. Pemantauan hotspot, sebaran asap, tingkat kemudahan terbakar, curah hujan dan kualitas udara terus dilakukan sebagai dasar informasi agar potensi kebakaran dapat diantisipasi sebelum meluas.

    Penulis: Yusro
    Editor: Andrian

  • Dina: GOW Harus Jadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Pemberdayaan

    Dina: GOW Harus Jadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Pemberdayaan

    INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, mendorong Gabungan Organisasi Wanita (GOW) memperkuat perannya dalam pembangunan daerah. Organisasi tersebut dinilai memiliki ruang strategis untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan memperkuat ketahanan keluarga.

    Menurut Dina, keberadaan organisasi perempuan tidak semata berkaitan dengan kegiatan sosial. GOW dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas, membangun kemandirian ekonomi, dan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan.

    “GOW sebagai wadah berbagai organisasi perempuan di Murung Raya diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan,” ujar Dina, 12 Juni 2026.

    Ia mengatakan pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia perempuan, kata dia, dapat memperluas kesempatan mereka untuk berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

    Dina juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi keluarga. Menurut dia, perempuan memiliki peran besar dalam mengelola kehidupan rumah tangga sehingga peningkatan kapasitas ekonomi dapat ikut memperkuat ketahanan keluarga.

    Program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu bidang yang dinilai dapat diperkuat melalui organisasi perempuan. Pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap pemasaran dan pembiayaan dapat membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha.

    Selain ekonomi, Dina meminta GOW memberi perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Menurut dia, organisasi perempuan dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak.

    Ia menilai persoalan sosial di masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, GOW diharapkan dapat membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

    “DPRD Murung Raya siap mendukung berbagai program yang dijalankan GOW melalui kebijakan maupun dukungan anggaran,” katanya.

    Dina mengatakan dukungan tersebut harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Perencanaan kegiatan juga perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di setiap wilayah.

    Ia mendorong GOW ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan stunting. Edukasi mengenai kesehatan keluarga, pola asuh, gizi, dan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak dinilai dapat menjadi bagian dari kegiatan organisasi.

    Di bidang pendidikan, organisasi perempuan juga dapat berperan mendorong kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan anak. Keterlibatan perempuan di lingkungan keluarga, menurut Dina, dapat membantu membangun kebiasaan belajar dan membentuk karakter generasi muda.

    Dina juga berharap GOW turut memperkuat pembinaan generasi muda. Organisasi perempuan dapat menjadi salah satu ruang untuk memberikan edukasi mengenai nilai-nilai sosial, kemandirian, serta tanggung jawab di tengah perubahan zaman.

    Menurut dia, sinergi antara GOW dan pemerintah daerah diperlukan agar berbagai program pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi akan membuat sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

    Dina menegaskan semakin kuat peran organisasi perempuan, semakin besar pula peluang perempuan berkontribusi dalam pembangunan Murung Raya. Ia berharap GOW mampu menjaga konsistensi program dan menghadirkan kegiatan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

    “Pemberdayaan perempuan bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas perempuan, tetapi juga memperkuat keluarga dan masyarakat. Karena itu, GOW perlu terus bergerak dan bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah,” pungkas Dina.

    Penulis : JMY/Maulana K
    Editor : Andrian

  • Kemarau Panjang, Rejikinoor Dorong BPBD Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

    Kemarau Panjang, Rejikinoor Dorong BPBD Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

    INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Rejikinoor, mengapresiasi kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.

    Menurut Rejikinoor, kesiapsiagaan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kebakaran. Penanganan yang dilakukan sejak dini dinilai dapat mencegah api meluas dan menekan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.

    “Kami mengapresiasi kesiapan BPBD dalam menghadapi potensi kebakaran. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sangat penting agar apabila terjadi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak sampai meluas,” ujar Rejikinoor di Puruk Cahu, Rabu (12/8/2026).

    Ia mengatakan kondisi kemarau membuat sejumlah wilayah perlu mendapat perhatian lebih. Karena itu, pemantauan terhadap kawasan yang memiliki potensi kebakaran harus dilakukan secara berkala.

    Rejikinoor mendorong BPBD memperkuat pemetaan wilayah rawan. Informasi mengenai kawasan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas pemantauan dan penempatan personel apabila muncul tanda-tanda kebakaran.

    Selain pemantauan, kesiapan peralatan juga perlu dipastikan. Menurut dia, personel di lapangan harus didukung sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat bergerak cepat ketika menerima laporan kebakaran.

    Ia juga menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. BPBD perlu membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI-Polri, dunia usaha, serta kelompok masyarakat.

    “Koordinasi harus terus diperkuat. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, masing-masing pihak baru bergerak. Kesiapan dan pembagian peran perlu dipahami sejak awal,” katanya.

    Rejikinoor juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Pemahaman mengenai bahaya pembakaran lahan perlu disampaikan secara rutin, terutama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang memiliki potensi kebakaran.

    Menurut dia, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, transportasi, serta kegiatan ekonomi apabila asap menyebar ke kawasan permukiman.

    Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Warga juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan sedini mungkin.

    “Kita berharap masyarakat ikut membantu. Jangan membuka lahan dengan cara membakar dan segera laporkan jika menemukan titik api. Pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

    Rejikinoor menilai keterlibatan masyarakat dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah karhutla. Pengawasan berbasis masyarakat juga dapat membantu petugas memperoleh informasi lebih cepat mengenai kondisi di lapangan.

    DPRD Murung Raya, kata dia, akan terus mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana. Kesiapan menghadapi musim kemarau perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, bukan hanya ketika kebakaran telah terjadi.

    “Kesiapan personel dan peralatan harus terus dipastikan. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat meminimalkan dampak apabila terjadi kebakaran dan melindungi masyarakat serta lingkungan,” pungkas Rejikinoor.

    Penulis : JMY/Maulana K

    Editor : Andrian

  • Kemarau Panjang, DPRD Murung Raya Minta Distribusi Pangan Diantisipasi

    Kemarau Panjang, DPRD Murung Raya Minta Distribusi Pangan Diantisipasi

    INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Murung Raya mulai mendapat perhatian DPRD. Penurunan debit Sungai Barito dikhawatirkan mengganggu jalur transportasi sekaligus distribusi bahan kebutuhan pokok ke sejumlah wilayah.

    Anggota Komisi III DPRD Murung Raya, Sutrisno, S.T., meminta pemerintah daerah tidak menunggu hingga muncul kelangkaan barang. Menurut dia, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak awal untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga.

    “Kita harus mengantisipasi bersama agar tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan sembako dengan harga wajar di musim kemarau ini. Pemerintah harus hadir sejak dini, mendengar dan membantu,” ujar Sutrisno, Rabu (12/8/2026).

    Menurut Sutrisno, Sungai Barito memiliki posisi penting dalam aktivitas masyarakat Murung Raya. Selain menjadi jalur mobilitas warga, sungai tersebut digunakan untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok ke sejumlah daerah.

    Ketika permukaan air turun, kapal pengangkut barang berpotensi mengalami hambatan. Kondisi itu dapat memperpanjang waktu distribusi dan meningkatkan biaya angkutan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang di tingkat konsumen.

    Sutrisno meminta pemerintah daerah memetakan wilayah yang paling rentan mengalami gangguan pasokan. Data tersebut diperlukan agar langkah intervensi dapat dilakukan lebih cepat apabila distribusi mulai tersendat.

    Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah terkait memperkuat stok dan cadangan pangan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Bulog, distributor, pedagang, serta pelaku usaha untuk memastikan pasokan komoditas tetap tersedia.

    Sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, kata dia, perlu mendapat perhatian khusus. Ketersediaan barang harus dipastikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

    Menurut Sutrisno, pemerintah daerah juga dapat menyiapkan pasar murah sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dapat digunakan apabila terjadi kenaikan harga akibat terganggunya rantai distribusi.

    Selain jalur sungai, pemerintah diminta menyiapkan alternatif distribusi melalui jalur darat. Pemetaan akses tersebut perlu dilakukan bersama Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.

    “Jangan sampai karena kondisi sungai surut, masyarakat di wilayah tertentu kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Jalur alternatif harus dipersiapkan dan komunikasi antarwilayah harus diperkuat,” katanya.

    Sutrisno juga meminta pengawasan pasar diperketat. Pemerintah tidak hanya perlu mencatat perubahan harga, tetapi memastikan distribusi berjalan normal dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar.

    Menurut dia, pengawasan juga penting untuk mengetahui komoditas yang mulai berkurang di pasaran. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah sebelum terjadi gangguan pasokan yang lebih luas.

    Ia menilai ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga kelancaran distribusi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan secara konsisten selama kemarau.

    “Yang paling penting adalah jangan menunggu sampai terjadi kelangkaan. Persediaan, distribusi, dan harga harus dipantau sejak sekarang agar masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan mudah dan harga yang terjangkau,” pungkas Sutrisno.

    Penulis : JMY/Maulana K

    Editor : Andrian

  • Sungai Barito Surut, Rumiadi Minta Pengguna Taksi Air Tingkatkan Kewaspadaan

    Sungai Barito Surut, Rumiadi Minta Pengguna Taksi Air Tingkatkan Kewaspadaan

    INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, meminta pengguna transportasi sungai meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Imbauan itu terutama ditujukan kepada nakhoda, pemilik kapal, dan penumpang taksi air yang melayani rute Muara Teweh–Puruk Cahu–Teluk Jolo.

    Peringatan tersebut disampaikan menyusul penurunan debit dan kedalaman Sungai Barito. Kondisi itu mulai memengaruhi kelancaran transportasi sungai yang menjadi salah satu jalur penting bagi masyarakat di sejumlah wilayah Murung Raya.

    Rumiadi mengatakan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perjalanan. Nakhoda diminta menyesuaikan pelayaran dengan kondisi alur sungai dan tidak mengambil risiko apabila situasi dinilai membahayakan.

    “Saya kembali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi. Demi keselamatan dan kenyamanan, ada beberapa hal yang wajib dipersiapkan sebelum berlayar,” ujar Rumiadi di Puruk Cahu, Rabu (12/8/2026).

    Menurut dia, kondisi Sungai Barito yang semakin surut membuat sejumlah bagian alur pelayaran menjadi lebih dangkal. Perubahan tersebut perlu diantisipasi karena dapat menyulitkan kapal melintas, terutama pada titik-titik tertentu yang memiliki kedalaman terbatas.

    Sejumlah taksi air, kata Rumiadi, mulai mengalami kendala saat melewati alur sungai. Beberapa kapal bahkan dilaporkan sempat kandas ketika membawa penumpang maupun barang kebutuhan masyarakat.

    Kondisi itu berpotensi memperpanjang waktu perjalanan. Jika tidak diantisipasi, gangguan pelayaran juga dapat memengaruhi kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah yang masih bergantung pada transportasi sungai.

    “Keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan memaksakan berlayar apabila kondisi alur sungai tidak memungkinkan,” tegasnya.

    Rumiadi meminta nakhoda memastikan kondisi kapal laik beroperasi sebelum meninggalkan dermaga. Pemeriksaan terhadap mesin, perlengkapan keselamatan, kapasitas muatan, dan kesiapan awak kapal dinilai penting untuk mengurangi risiko selama perjalanan.

    Pemilik kapal juga diminta memperhatikan kondisi armada dan tidak mengabaikan faktor keselamatan demi mengejar waktu perjalanan. Menurut Rumiadi, kondisi sungai yang berubah selama musim kemarau membutuhkan penyesuaian dalam pengoperasian kapal.

    Kepada penumpang, ia mengingatkan agar tidak mengabaikan informasi mengenai kondisi cuaca dan ketinggian air sungai. Penumpang juga perlu menyiapkan kebutuhan perjalanan secara memadai, terutama apabila perjalanan berpotensi mengalami keterlambatan.

    Rumiadi mengatakan persoalan transportasi sungai memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat Murung Raya. Sungai Barito masih menjadi jalur mobilitas warga sekaligus sarana distribusi barang bagi sejumlah desa.

    Karena itu, ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait turut memantau kondisi jalur pelayaran. Informasi mengenai titik alur yang dangkal dan kondisi sungai perlu disampaikan kepada operator kapal serta masyarakat agar dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perjalanan.

    Ia juga mengajak seluruh pihak membangun komunikasi apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan pelayaran. Langkah tersebut diperlukan agar informasi mengenai perubahan kondisi sungai dapat segera diketahui oleh pengguna transportasi air.

    “Dengan kewaspadaan dan kerja sama semua pihak, kita berharap aktivitas pelayaran tetap berjalan dengan aman, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang bergantung pada transportasi sungai tetap terpenuhi,” pungkas Rumiadi.

    Penulis: JMY/Maulana K
    Editor: Andrian

  • El Nino Mengancam hingga 2027, Kobar Tetapkan Tanggap Darurat Karhutla hingga 20 Agustus

    El Nino Mengancam hingga 2027, Kobar Tetapkan Tanggap Darurat Karhutla hingga 20 Agustus

    INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj Nurhidayah, menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 14 hari. Keputusan itu berlaku sejak 7 hingga 20 Agustus 2026 sebagai langkah menghadapi ancaman karput lagi di tengah potensi kekeringan akibat fenomena El Nino, Selasa (11/8/2026).

    Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 300.2.3/121/BPBD.lV.2 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Karhutla di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026.

    Nurhidayah menyatakan penanganan kartu telah harus dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu.

    “Status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengerahkan sumber daya serta mengoordinasikan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

    Keputusan itu juga mempertimbangkan analis kondisi cuaca dari Stasiun Meteorologi Iskandar Kelas lll Kotawaringin Barat. Dalam analis tersebut disebutkan fenomena El Nino diprediksi bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama 2027, dengan puncak intensitas yang berpotensi melebihi kategori kuat.

    Ancaman kekeringan tersebut berpotensi memperbesar resiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi dapat semakin berat apabila fenomena Indian Ocean Dipoles (IOD) positif aktif pada September hingga Desember 2026.

    Dalam masa tanggap darurat, pemerintah daerah akan mengoordinasikan penyerahan sumber daya untuk menangani karhutla.

    “Sarana dan prasarana untuk tindakan penyelamatan warga yang terdampak juga dipersiapkan,” kata Bupati.

    Nurhidayah juga menetapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi sebagai bagian dari penanganan. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah dan kebutuhan di lapangan.

    Sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat turut diperkuat. Pemerintah daerah mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla.

    Pembiayaan penanganan tanggap darurat dapat menggunakan APBD kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2026 dan Belanja Tidak Terduga. Dukungan juga dapat berasal dari APBN n maupun bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai aturan.

    Status tanggap darurat berlaku sampai 20 Agustus 2026. Jika penanganan belum selesai, pemerintah daerah dapat memperpanjang status tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan Bupati Nurhidayah ditetapkan di pangkalan Bun pada 7 Agustus 2026.

    Penulis: Yusro

    Editor: Andrian

error: Content is protected !!