Ultimate magazine theme for WordPress.

Anggota DPRD Kotim Desak PT KMA Serahkan Lahan Koperasi

0 469
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta PT Karya Makmur Abadi (KMA) menyerahkan lahan seluas kurang lebih 169 hektar sesuai rekomendasi Tim pansus DPRD kepada  Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Jaya. Lahan seluas 169 hektar tersebut berada di blok F termasuk wilayah administrasi Desa Pahirangan Kecamatan Mentaya Hulu.

“Mengingat hingga saat ini perusahan perkebunan PT KMA belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan membangun plasma untuk masyarakat desa pahirangan sementara jika mengacu surat kepala badan menteri  agraria nomor : 2 /SE/VII/Tahun 2012 persyaratan membangun kebun untuk masyarakat sekitar kebun  plasma dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta legalisir dokumen layanan pertanahan pada point’ 5 hirup A,” kata anggota DPRD Kotim, M Abadi.

Menurut Abadi kepada awak media, setiap perusahan perkebunan yang mengajukan permohonan  hak guna usaha termasuk perpanjangan atau pembaruan wajib membangun kebun plasma paling rendah 20 persen dari luas kebun yang dikuasai perusahan.

Selain itu juga mengacu kepada permentan 98 tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan bahwa perusahan di wajib membangun plasma paling rendah 20 persen tersebut namun pakta hingga saat ini perusahan PT KMA tidak mematuhi aturan.

“Aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut berlaku bagi seluruh perkebunan yang berada di Indonesia meskipun memang kita ketahui bahwa perusahan PT KMA adalah perusahan asing dari malasya hal ini sangat di sayangkan apabila aturan ini tidak berlaku bagi perusahan tersrbut kerena sangat jelas bahwa perusahan tersebut baru memperoleh sertifikat hak guna usaha yang dikeluarkan oleh menteri agraria dan tata/ruang kepala badan pertanahan Nasional nomor : 73 /HGU /KEM -ATR /BPN /tahun 2016,” katanya.

Dari informasi yang didapat, dalam rangka melaksanakan pembangunan kebun masyarakat  PT KMA telah membuat kesepakatan dengan beberapa koperasi di wilayah desa sekitar namun hal tersebut hanya sebatas di atas kertas namun belum dilaksanakan di lapangan seperti di desa pahirangan dan desa tangkarobah.

“Saya memohon kepada Bapak Gubernur Kalteng dan Bupati Kotim serta  kementrian agraria dan  kantor badan pertanahan nasional untuk menindak perusahan PT karya makmur abadi kerna telah mengabaikan kewajiban yang di atur oleh pemerintah kerna hal seperti ini tidak bisa dibiarkan kerna akan berdampak tidak baik seakan bahwa perusahan PT KMA kebal hukum, Semntara jika mengacu dengan undang-undang pokok agraria bahwa hak guna usaha dapat dibatal apabila ada syarat yang tidak terpenuhi,” tutup Abadi. (Adrianus)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.